Strategi Kebijakan dan Optimalisasi Pengawasan Harga Pasar Rokok

kebijakan dan optimalisasi pengaasan harga rokok

Strategi kebijakan dan optimalisasi pengawasan harga pasar rokok . Belum lama tepatnya hari senin, 29 maret 2021 saya berkesempatan mengikuti webinar bertemakan “Rasionalisasi Kebijakan dan Optimalisasi Pengawasan Harga Pasar Rokok” yang diselenggarakan oleh berita KBR. Selama 90 menit saya menyimak acara yang dimoderatori oleh Bapak Aditya Laksamana Yudha, Pemred Beritasatu.com.

Tujuan Penyelenggaraan Webinar

  1. Mendapatkan pandangan objektif dan komprehensif dari pakar ekonomi terkait kebijakan harga pasar yang berlaku.
  2. Rasionalisasi pembuatan kebijakan dan pengawasan dari pemerintah.
  3. Pandangan dan saran dari masyarakat akan optimalisasi harga rokok.

Persoalan merokok merupakan hal penting karena terkait dengan persoalan kesehatan. Merokok membuat candu. Sebagian orang menyebut rokok adalah satu langkah sebelum narkoba. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh rokok juga sangat mahal.

pemateri, moderator, MC, webinar KBR

 

Data riset tahun 2018, menyebutkan bahwa perokok muda yang berusia 10-18 tahun meningkat dari 7,2 % (2013) menjadi 9,1% (2018). Ironisnya sebagian perokok usia muda ini adalah pelajar atau anak yang masih menjadi tanggungan orang tua alias belum mempunyai penghasilan tetap. Mereka juga berasal dari golongan ekonomi bawah.

Pemateri pertama, Bapak Wawan Juswanto, analisis kebijakan madya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan RI. Beliau menyampaikan tiga hal, yaitu

  1. Pengendalian konsumsi tembakau, kebijakan cukai dan dinamika industri hasil tembakau
  2. Kebijakan pengaturan harga
  3. RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan cukai hasil tembakau

pemateri wawan

Dampak Merokok

Dalam pemaparannya, Pak Wawan menjelaskan bahwa konsumsi rokok berdampak multidimensi, yakni

  1. Perokok usia muda meningkat
  2. Meningkatkan risiko stunting
  3. Rokok menjadi beban pengeluaran rumah
  4. Risiko berkelanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
  5. Beban ekonomi yang besar
  6. Penyebab utama kematian di Indonesia terkait tembakau

Prevalensi Perokok

Selama periode 2017-2018 angka perokok dewasa laki-laki di 2018 62,9%. Prevalensi perokok perempuan meningkat dari 2,5% di 2016 menjadi 4,8% di 2018. Prevalensi perokok anak dan remaja meningkat dari 7,2% menjadi 9,1%.

RMJMN 2020-2024 menargetkan prevalensi merokok anak dan remaja menjadi 8,7% di tahun 2024. Ini merupakan perubahan dari target sebelumnya yang cindering tinggi. Hal ini bisa dicapai dengan edukasi kepada anak dan remaja. Tentu saja dengan dukungan semua pihak.

Harga jual eceran didapatkan dari harga pokok produksi, margin biaya lain, beban perpajakan. Saat ini harga yang ditetapkan memang membebankan bea cukai kepada konsumen, Tujuannya agar daya beli masyarakat terhadap rokok berkurang karena harganya yang mahal dan tidak terjangkau.

Pemateri kedua adalah Bapak Rama Prima Syahti Fauzi, Kedeputian Peningkatan Kualitas Kesehatan, oordinator Pengendalian Penyakit dan Pembangunan Kependuduka Kemenko PMK, yang menjelaskan tentang “Kebijakan Fiskal sebagai Variabel Bebas.”

Rokok merupakan barang yang terkena cukai. Penggunaan cukai untuk kesejahteraan negara. Analisis rokok meliputi

  1. Konsumsi rokok perlu dikendalikan.
  2. Peredaran rokok perlu diawasi.
  3. Pemakaian rokok dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
  4. Pemakaian rokok perlu pembebanan pungutan negara dari keadilan dan keseimbangan.
  5. Prevalensi merokok pada usia terlarang 10-18 tahun.

Kenyataan di lapangan, anak-anak sudah mendapatkan pengaruh rokok sejak mereka lahir. Paparan iklan di media televisi tidak mengenal waktu. Misalnya anak yang suka nonton otomotif, otomatis dia akan melihat iklan rokok. Selain itu, sponsorship juga memberikan dampak kepada anak.

Setiap hari anak melihat rokok di toko, acara olahraga, logo merchandise, televisi, internet, melihat orang merokok. Terkadang anak juga mendapatkan rokok dari pemberian temannya.

Strategi Kebijakan RPJMN 2020-2024

  1. Pengembangan kabupaten/kota sehat
  2. Memastikan bansos tidak digunakan untuk membeli rokok
  3. Peningkatan layanan berhenti merokok
  4. Perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok.
  5. Pelarangan total iklan dan promosi rokok.
  6. Penyederhanaan cukai hasil tembakau.

Kebijakan Nonfiskal PP No. 109/2012

  1. Produksi dan impor
  2. Kawasan bebas rokok
  3. Peredaran rokok
  4. Peran serta masyarakat
  5. Perlindungan anak dan ibu hamil
  6. Pengawasan dan pembinaan

Kebijakan fiskal sudah dilakukan oleh Kemenku dengan terus meningkatkan cukai rokok setiap tahun. Harapannya harga rokok yang tinggi tidak terjangkau oleh masyarakat.

pemateri adi musharianto

Pemateri ketiga Bapak Adi Musharianto, Peneliti Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), memaparkan tentang kebijakan yang mengatur harga rokok. Kesimpulan dari pemaparan beliau hampir sama dengan pemateri sebelumnya, yakni

  1. HPP dan margin
  2. Potensi kerugian penerimaan negara
  3. Kekhawatiran SKT dan Price predatory
  4. Harga transaksi pasar

Rekomendasi Bapak Adi

  1. HTP 85% dilakukan bertahap.
  2. Pemerintah memberikan tegurandan sanksi tegas kepada perusahaan yang menetapak HTP di bawah 85%.
  3. Pemerintah mengimbau industri rokok agar menggunakan tembakau lokal.
  4. Pemerintah mengatasi price predatory

 

Pemateri terakhir adalah Dr. Risky Kusuma Hartono, Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI). Beliau memaparkan tentang “Optimalisasi Pengawasan Konsumsi Tembaku di Indonesia.”

Usulan Bapak Risky

  1. Memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan
  2. Melarang total iklan rokok di media massa
  3. Membatasi display rokok dan melarang spanduk rokok pada warung rokok.
  4. Membatasi penjualan rokok batangan.
  5. Pembeli harus menunjukkan KTP lebih dulu.
  6. Zonasi penjualan rokok dengan lokasi sekolah (perlu penelitian lebih lanjut)

Optimalisasi Inpres I/2017 tentang Germas Hidup Sehat

  • Kemendikbud à menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah
  • Kementerian Agama à mengeluarkan fatwa rokok untuk semua
  • Kementerian Perdagangan à meningkatkan pengawasan, peredaran, dan penjualan rokok termasuk rokok batangan.
  • Kementerian Keuangan à Meningkatkan tarif CHT, meningkatakn HJE, dan simplikasi strata tarif CHT
  • Kementerian Ketenagakerjaan à mendorong perusahaan tingkatan KTR.
  • Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi à mendukung instansi pemerintah menerapkan KTR
  • Pemda à mendukung target RPJMN penurunan prevalensi rokok anak menjadi 8,7% di tahun 2024.

Demikian pemaparan tentang webinar “Rasionalisasi Kebijakan dan Optimalisasi Pengawasan Harga Pasar Rokok.” Harapannya masyarakat semakin sadar dan peduli dengan kesehatan dirinya. Mari wujudkan bebas rokok!

Masih bingung dengan materi webinar in? Silakan kunjungi link  youtube

flyer Rasionalisasi Kebijakandan optimalisasi pengawasan harga pasar rokok

https://www.youtube.com/watch?v=4kMOfstP6kA. Selamat menyimak!

0 Shares:
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like